Perbedaan Sederhana antara Perjanjian Kredit, Pinjam-Meminjam dalam KUH Perdata dan Perjanjian yang timbul oleh Pasal 1338 jo 1320 KUH Perdata

Di bawah ini adalah berbagai penjelasan tentang beberapa perbedaan pokok antara perjanjian kredit, perjanjuan pinjam-meminjam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Perjanjian yang timbul dari Pasal 1338 jo Pasal 1320 KUH Perdata, berikut:

1. Perjanjian Kredit.

• Perjanjian bernama dalam (artinya nama perjanjian yang sudah ditentukan) dalam aturan perbankan;
• Bank wajib mengetahui penggunaan dana;
• wajib memenuhi prinsip 5C ( character (watak), capital (modal), capacity (kemampuan), collateral (jaminan), condition of economy (kondisi ekonomi);
• Istilah nasabah kreditur dan nasabah debitur;
• Penghentian pinjaman dapat dilakukan meskipun belum jatuh tempo kredit;
• Bank di bawah pengawasan Bank Indonesia dan OJK;
• Berlaku standar kontrak (take it or leave it);
• Disertai bunga (dapat juga provisi, administarisi, dll);
• Memiliki jaminan diikat dengan (hak tanggungan, fidusia, cessie, personal guarantee).
• Biaya bunga, provisi, administrasi, asuransi jiwa, asuransi kredit ditentukan oleh bank baik nilai maupun besarnya.

2. Pinjam-meminjam (KUH Perdata).

• Perjanjian dalam arti luas (BAB III KUH Perdata);
• Pemberi pinjaman tidak perlu mengetahui penggunaan dana pinjaman;
• Sepenuhnya pemberian pinjaman berada di bawah pertimbangan kreditur;
• Kreditur dan Debitur;
• Penghentian tidak dapat dilakukan sepihak melainkan sampai jangka waktu selesai;
• Tidak ada pengawasan dari lembaga;
• Isi perjanjian berdasarkan kesepakatan;
• Dapat ditentukan bunga atau tidak;
• Praktek tidak diikat dan didaftarkan kepada lembaga jaminan;
• Tidak ditentukan biaya bunga, provisi, administrasi, asuransi jiwa, asuransi kredit.

3. Perjanjian timbul oleh Pasal 1338 jo Pasal 1320 KUH Perdata.

• Bebas ditentukan kreditur dan debitur perjanjian apa yang dimaksud;
• Tidak perlu diketahui penggunaan dana;
• Sepenuhnya pemberian pinjaman berada di bawah pertimbagan  kreditur;
• Kreditu dan Debitur;
• Kesepakatan dalam menentukan tanggal jatuh tempo;
• Tidak ada pengawasan dari lembaga;
• Isi perjanjian berdasarkan kesepakatan;
• Dapat ditentuka bunga atau tidak;
• Praktek tidak diikat dan didaftarkan kepada lembaga jaminan;
• Tidak ditentukan biaya bunga, provisi, administrasi, asuransi jiwa, asuransi kredit.

sumber :

Sutrisno. 2019. Modul Kuliah Teknik Pembuatan Akta II : Perjanjian Kredit dan Jaminan di Bank. Medan : Tanpa Penerbit.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).